Komite Eksekutif Otsus Papua Gelar Audiensi dengan Menteri PANRB, Bahas Konsolidasi Program Prioritas

PROJABAR.COM - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menggelar audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kamis (18 Desember 2025). Pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, ini membahas langkah strategis konsolidasi perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan Papua.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Papua dan komite eksekutif dua hari sebelumnya, Selasa (16 Desember 2025). Presiden menegaskan komitmennya bahwa tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal.
Baca Juga: BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 4,75%, Fokus pada Stabilitas Rupiah dan Momentum Pertumbuhan

Fokus pada Koordinasi dan Implementasi
Dalam audiensi tersebut, Menteri Rini Widyantini didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Sementara dari Komite Eksekutif hadir Ketua Velix Vernando Wanggai beserta para anggota.

Pertemuan difokuskan pada upaya memastikan percepatan pembangunan Papua selaras dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah. Konsolidasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas di lapangan.

Arahan Presiden dan Rencana Aksi Terpadu
Pertemuan di Istana pada 16 Desember 2025 menjadi dasar politik yang kuat. Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pemerataan dan menyatakan tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan.

Sebagai pedoman kerja, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode 2025-2029. Dokumen ini dirancang sebagai rujukan bagi kepala daerah dan komite eksekutif dalam menyusun rencana kerja dan mengawal pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam peluncuran RAPPP, menekankan bahwa program ini tidak boleh bersifat top-down. “Kita tidak ingin program ini menjadi program design yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing,” ujarnya.

Peran Kementerian PANRB dalam Reformasi Pelayanan
Kementerian PANRB memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan Papua melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Sebelumnya, pada Oktober 2025, kementerian ini melakukan pendampingan intensif kebijakan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Asisten Deputi Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto mengakui bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih banyak ruang untuk perbaikan pelayanan publik di Tanah Papua. Pendampingan mencakup aspek seperti standar pelayanan, sistem informasi, hingga pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Langkah ke Depan dan Tantangan
Audiensi antara Komite Eksekutif dan Kementerian PANRB menandai fase implementasi yang lebih teknis setelah arahan presiden. Komite yang dibentuk Presiden Prabowo ini bertugas sebagai instrumen pengawas pelaksanaan program-program pembangunan di lapangan.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan sinkronisasi yang efektif antara pemerintah pusat, komite eksekutif, dan pemerintah daerah yang baru sebagian besar dilantik. Koordinasi yang solid diperlukan agar program prioritas, terutama di bidang pangan dan pelayanan dasar sebagaimana ditekankan presiden, dapat terwujud secara nyata bagi masyarakat Papua.
Baca Juga: Defisit APBN Tembus Rp560,3 Triliun hingga November, Pemerintah Pastikan Masih Sesuai Jalur