Prabowo Kembali Tinjau Banjir Aceh: 7 Arahan Prioritas hingga Kewaspadaan Korupsi Bantuan

PROJABAR.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Bireun, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025. Dalam kunjungan kerja keduanya ke wilayah bencana itu, Presiden mengeluarkan tujuh arahan prioritas untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan, sekaligus memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan dana bantuan.
Baca Juga: Kesenjangan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T): Analisis Legislasi dan kebijakan

Arahan Prioritas dan Skala Kerusakan

Kunjungan Presiden berfokus pada peninjauan pembangunan jembatan bailey di Kecamatan Juli, yang masih dalam proses pemasangan. Di lokasi tersebut, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak untuk memimpin satuan tugas percepatan perbaikan jembatan di Sumatera, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri.

Bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera sejak akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan parah. Data terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara per 7 Desember 2025 mencatat 338 korban meninggal, 136 hilang, dan 42.686 orang mengungsi di provinsi tersebut saja. Sementara di Aceh Timur, korban meninggal dilaporkan mencapai 48 orang dengan total kerugian materiil diperkirakan Rp 4,28 triliun.

Tabel 1: Ringkasan Dampak Banjir di Sumatera (Data Per Desember 2025)

Penanganan Sosial-Ekonomi dan Peringatan Keras

Presiden mengumumkan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana di Sumatera, dengan alasan kondisi force majeure. Ia juga menjamin pasokan pangan dari daerah lain dan rehabilitasi sawah serta bendungan yang rusak.

Di sisi lain, Prabowo mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegasnya dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh. Ia menginstruksikan Kepolisian dan pemerintah daerah untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan atau pelipatgandaan harga barang.

Respons Cepat dan Upaya Pemulihan

Arahan teknis lain mencakup pemulihan layanan dasar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa 97% pemulihan listrik di Aceh ditargetkan tuntas pada Minggu malam itu juga. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga medis, Presiden meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dengan pendampingan, serta mempertimbangkan bantuan 300 dokter dari TNI-Polri.

Presiden juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan via helikopter untuk daerah terisolir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa semua logistik telah didorong masuk, baik dengan pendaratan helikopter maupun teknik airdrop, meski kapasitas pengiriman udara masih terbatas.

Komitmen Pemantauan Langsung

Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan di lapangan secara langsung. “Saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari, saya akan datang terus ke semua daerah,” ujarnya. Ia berencana lebih sering menggelar rapat terbatas di daerah-daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan laporan langsung dari masyarakat.

Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan, setelah kunjungan pertamanya pada 1 Desember 2025 ke Aceh Tenggara, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang Pariaman. Presiden bahkan bermalam di Aceh usai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana.
Baca Juga: Sejahterakan Guru Pesantren: Ikhlas Bukan Alasan Untuk Miskin