Angka Fantastis! Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tembus Rp 6,36 Triliun, Ini Fokus Utama Pembangunan

PROJABAR.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mencatatkan kinerja anggaran yang signifikan. Berdasarkan data terkini, total Belanja Daerah Kabupaten Bandung telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp 6,36 Triliun.

Jumlah belanja daerah yang masif ini mencerminkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Capaian total belanja daerah sebesar Rp 6,36 Triliun ini menjadi sorotan utama dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung. Angka ini tidak hanya sekadar nominal, melainkan representasi dari alokasi sumber daya finansial yang dialirkan ke berbagai sektor vital.

Baca Juga: Kontroversi Pemotongan BLT: Ketika Ideologi Pancasila ‘Keadilan Sosial’ Dipakai Sebagai Dalih

Belanja daerah yang tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan pemerintahan telah dieksekusi secara optimal. Belanja ini meliputi berbagai pos, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga transfer ke daerah dan dana desa.

Semakin besar realisasi belanja, idealnya, semakin besar pula dampak positif yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta stimulus ekonomi lokal.

Fokus Prioritas Anggaran 2026

Meski angka belanja menunjukkan performa yang kuat, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan dalam penyusunan anggaran di periode selanjutnya.

Berdasarkan pengantar Nota Keuangan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bandung 2026, Rancangan APBD diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 114 Miliar dari total pendapatan Rp 6,06 triliun dan belanja Rp 6,18 triliun. Defisit ini direncanakan akan ditutup dari pembiayaan daerah.

Baca Juga: Ketika “Berbagi” Menjadi Beban-Meninjau Praktik Pemotongan Dana Bantuan dari Perspektif Islam dan Hukum

Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan adalah penurunan alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Awalnya direncanakan sebesar Rp 3,6 triliun, namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan, TKD yang akan diterima Kabupaten Bandung diprediksi turun menjadi Rp 2,6 triliun, atau berkurang signifikan sebesar Rp 935 Miliar.

Pernyataan Bupati Bandung: "Kita sadar ada TKD yang berkurang... Sementara untuk belanja gaji pegawai saja itu mencapai Rp 2,5 triliun. Sehingga, kalau kita melihat postur APBD 2026, kalau mau balance, artinya ada program yang harus dihapus, maka terkait hal ini perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif."

Meskipun demikian, Bupati Bandung Dadang Supriatna tetap optimis dan menegaskan bahwa penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan bijak dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pembahasan komprehensif antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga tetap berjalan.

Baca Juga: Kualitas Udara Jawa Barat Terburuk se-Indonesia, Capai Level Tidak Sehat (29/11/2025)

Dengan total belanja yang fantastis, masyarakat Kabupaten Bandung berhak menantikan realisasi program-program unggulan, terutama di sektor-sektor yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.