Pertalite Rp 10.000: Berapa Beban Subsidi yang Ditanggung Negara?

PROJABAR.COM - Pemerintah mengungkap beban anggaran yang ditanggung untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, untuk setiap liter Pertalite yang dijual seharga Rp 10.000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menanggung subsidi sebesar Rp 1.700.

Sementara itu, beban untuk Solar jauh lebih besar, dengan selisih harga yang ditanggung negara mencapai Rp 5.150 per liter dari harga keekonomiannya.

Pengungkapan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, menyusul penyesuaian harga beberapa BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 1 Desember 2025. Saat Pertamax dan varian BBM nonsubsidi lainnya naik, harga Pertalite dan Solar subsidi secara resmi bertahan di angka Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.
Baca Juga: Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana, Kemendagri Turun Pemeriksa

Besaran Subsidi per Liter dan Volume Alokasi

Berdasarkan pernyataan Menkeu, perhitungan subsidi dilakukan dari selisih harga keekonomian dengan Harga Jual Eceran (HJE). Harga keekonomian Pertalite adalah Rp 11.700 per liter, sehingga dengan HJE Rp 10.000, subsidi per liternya menjadi Rp 1.700 atau setara dengan 15% dari harga asli.

Untuk Solar, selisihnya lebih signifikan dari harga keekonomian Rp 11.950 per liter menjadi HJE Rp 6.800, menghasilkan subsidi senilai Rp 5.150 per liter.

Selain besaran per liter, pemerintah juga mengalokasikan volume tertentu dalam APBN. Untuk tahun 2025, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Alokasi ini terdiri dari minyak tanah 0,52 juta KL dan minyak solar 18,89 juta KL.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, alokasi tahun ini lebih rendah dari target sebelumnya (19,58 juta KL) sebagai bagian dari efisiensi dan upaya penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin Saat Banjir, Diperintahkan Pulang dan Akan Diperiksa Kemendagri