Di Balik Penertiban PSE, Ada Apa dengan Kedaulatan Digital Indonesia?

PROJABAR.COM - Perintah administratif boleh terdengar membosankan: daftar, isi formulir, patuhi aturan. Tapi ketika pemerintah mengumumkan surat teguran untuk 25 PSE  termasuk nama-nama besar yang selama ini melayani jutaan pengguna kita harus bertanya apakah ini soal kepatuhan, atau soal membangun tombol matikan atas ruang publik digital

Saya tidak menuduh; saya mengamati pola. Ada beberapa hal yang membuat langkah Komdigi ini tampak lebih menyeramkan daripada sekadar birokrasi timing yang mendadak, definisi yang longgar, ancaman sanksi yang bisa langsung memutus akses.

Ada beberapa titik krusial yang layak diwaspadai dan jujur saja, sebagian tampak mencurigakan.

Baca Juga: [UPDATE] Kinerja DPR 2024-2029: Antara Harapan Checks and Balances dan Bayang-bayang Krisis Kepercayaan Publik

1. Informasi yang Opaque: Transparansi Setengah Hati

Banyak rilis dan pernyataan resmi Komdigi terlihat seperti “pemanis struktural” rapi, formal, tetapi miskin substansi. Alih-alih memberikan gambaran detail tentang kebijakan, dampak, atau urgensi program, publik hanya disajikan kalimat-kalimat normatif.

Ketika sebuah lembaga digital nasional tidak berbicara secara konkret, publik wajar bertanya:
Apakah ini komunikasi publik, atau sekadar pembingkaian?

2. Kontrol Narasi Publik yang Terlalu Rapih

Dalam banyak publikasi, narasi Komdigi terasa seragam: netral, aman, dan tidak pernah menyentuh potensi risiko kebijakannya sendiri. Pola seperti ini lazim ditemukan pada lembaga yang lebih fokus menjaga citra ketimbang memberikan edukasi faktual.

Publik tentu tidak mengharapkan propaganda positif, tetapi kejujuran regulatif apa yang berfungsi, apa yang belum, dan apa yang perlu diperbaiki.

Ketika tidak ada ruang untuk kritik internal, publik justru semakin skeptis.

3. Potensi Penguatan Kekuasaan Melalui Infrastruktur Digital

Ada kecenderungan lembaga digital negara “terlalu bernafsu” mengatur ruang internet. Mulai dari sertifikasi platform, kewajiban pendaftaran, hingga wacana sensor yang dibungkus alasan keamanan nasional. Komdigi seperti sedang membangun mekanisme yang dapat memperluas jangkauan kekuasaan pemerintah atas ruang digital masyarakat.

Pertanyaan kuncinya:
Apakah regulasi ini untuk melindungi rakyat, atau untuk mengontrolnya?

Ambiguitas ini berbahaya.

Baca Juga: Ruang Gerak Persempit: Ancaman KUHAP Baru bagi Masa Depan Jurnalisme Investigasi di Indonesia

4. Tidak Ada Model Akuntabilitas yang Jelas

Setiap lembaga pengelola data dan ruang digital harus memiliki mekanisme pengawasan independen. Sayangnya, struktur Komdigi baik dalam komunikasi maupun dalam kerangka tugas tidak menunjukkan arah pengawasan yang transparan.

Ketiadaan audit terbuka membuat masyarakat kesulitan menilai: