Dedi Mulyadi Ungkap 80% Hutan Jawa Barat Rusak, Siapkan Program Rehabilitasi Libatkan Warga

PROJABAR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kondisi hutan di provinsi itu telah mencapai titik kritis. Dalam keterangan resminya, ia mengungkapkan bahwa hanya sekitar 20 persen kawasan hutan di Jabar yang masih berfungsi baik, sementara 80 persen sisanya dalam keadaan rusak.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai meresmikan revitalisasi sebuah pembangkit listrik tenaga air di Sukabumi, pada Senin, 1 Desember 2025. Ia menegaskan, kerusakan hutan yang masif ini merupakan akar masalah yang meningkatkan kerentanan Jawa Barat terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Untuk menangani kondisi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai program rehabilitasi hutan secara bertahap mulai Desember 2025. Program ini dirancang tidak hanya untuk menekan potensi bencana, tetapi juga melibatkan masyarakat langsung dalam proses pemulihan.

Baca Juga: BNPB Melaporkan Sekiranya Ada 1,1 Juta Orang Mengungsi Pasca Banjir Bandang di Sumatera

Program Rehabilitasi dengan Keterlibatan Masyarakat
Strategi utama pemulihan hutan akan fokus pada penanaman dan perawatan pohon secara optimal. Setiap hektar lahan hutan yang rusak akan dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam dan merawat pohon hingga kokoh.

Mereka akan menerima upah harian sebesar Rp50.000, yang menurut Dedi lebih tinggi dari upah harian ‘nyangkul’ (bekerja di sawah) di sejumlah daerah yang berkisar Rp30.000. “Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” ujar Dedi Mulyadi.

Kombinasi Pohon Hutan dan Produktif
Pemprov Jabar akan menerapkan penanaman campuran antara pohon hutan yang dilindungi dan pohon produktif. Jenis yang disebutkan antara lain beringin, jamuju, kanyong, petai, jengkol, dan nangka.

Pendekatan ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekaligus memastikan kelestarian ekologis. “Sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya,” kata Dedi.

Peringatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Menyoroti kondisi yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat telah memperingatkan potensi bencana ekologis besar di provinsi ini. Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang menyatakan bencana banjir dan longsor yang baru saja melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sangat mungkin terjadi dengan skala lebih parah di Jawa Barat.

Hal ini disebabkan oleh kombinasi kerentanan alam dan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Walhi juga menyatakan upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan selama ini dinilai nyaris tidak dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Konteks Regional: Deforestasi dan Bencana
Kerusakan hutan dan dampaknya bukan fenomena unik Jawa Barat. Greenpeace Indonesia melaporkan, di Daerah Aliran Sungai Batang Toru, Sumatra Utara, telah terjadi deforestasi sekitar 70.000 hektar (21% dari luas DAS) dari tahun 1990 hingga 2022.

Kehilangan hutan ini diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra dan menewaskan ratusan jiwa akhir November 2025. Data ini menggarisbawahi korelasi kuat antara degradasi hutan dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologis di tingkat nasional.

Langkah Preventif dan Tantangan Ke Depan
Sebelumnya, pada 18 November 2025, Dedi Mulyadi telah menyoroti bahwa Jawa Barat telah kehilangan sekitar 1,4 juta hektar ruang terbuka hijau dalam beberapa tahun terakhir akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.

Ia menggambarkan kondisi ini telah menjadikan Jabar seperti “market bencana” karena ruang untuk resapan air dan mitigasi bencana semakin hilang. Sebagai langkah preventif, selain program rehabilitasi, Pemprov juga berencana menertibkan bangunan di lahan yang melanggar tata ruang dan memulihkan daerah sempadan sungai.

Baca Juga: Angka Fantastis! Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tembus Rp 6,36 Triliun, Ini Fokus Utama Pembangunan