PROJABAR.COM - Tujuh faksi dari kelompok eks Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat secara serentak mencabut baiat (sumpah setia) dan mendeklarasikan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi bersejarah ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai faksi dan dihadiri oleh 266 mantan anggota.
Acara yang digelar pada Kamis, 11 Desember 2025, tersebut berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung. Momen ini menandai tonggak penting dalam upaya deradikalisasi dan pemutusan mata rantai paham radikal di wilayah tersebut.
Baca Juga: Rupiah Menguat di Tengah Pelemahan IHSG: Pasar Respons Keputusan Fed dan Antisipasi Risiko Domestik
Apa yang Terjadi?
Kegiatan ini berfokus pada pencabutan baiat atau janji setia kepada NII dan pengikraran kesetiaan baru kepada NKRI. Puncak acara ditandai dengan pembacaan deklarasi, penandatanganan surat pernyataan, serta prosesi penghormatan bendera Merah Putih.
Rangkaian acara diawali dengan registrasi, penyanyian lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Acara merupakan hasil kolaborasi strategis antara Densus 88 Antiteror Polri, Polda Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan dukungan Bank BJB.
Siapa yang Terlibat?
Peserta deklarasi terdiri dari 266 orang mantan anggota yang mewakili tujuh faksi berbeda dalam struktur eks NII di Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh sejumlah institusi kunci.
Narasumber resmi yang hadir dan memberikan pernyataan antara lain Wakil Komandan Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol. I Made Astawa; Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan; serta Ketua Yayasan Prabu Foundation, Asep Margono, yang turut terlibat dalam pendampingan.
Di Mana dan Kapan?
Deklarasi berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025. Lokasinya adalah di Aula Ki Hajar Dewantara, yang terletak di dalam kompleks Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.
Pemilihan lokasi di institusi pendidikan pemerintah provinsi memiliki makna simbolis, menegaskan kembalinya para eks anggota ke dalam sistem negara dan nilai-nilai kebangsaan yang sah.
Mengapa Ini Penting?
Menurut Ketua Yayasan Prabu Foundation, Asep Margono, kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk memutus mata rantai radikalisme dan memperkuat integrasi sosial mantan anggota. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah regenerasi paham tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan apresiasi atas keberanian para mantan anggota. "Kami memberikan apresiasi atas keberanian para mantan anggota NII yang secara terbuka memilih meninggalkan ajaran lama dan kembali kepada nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.
Bagaimana Respons dan Langkah Selanjutnya?
Wakadensus 88, Brigjen Pol. I Made Astawa, menyambut baik deklarasi ini. Ia berharap mantan anggota dapat menjadi agen yang mengkampanyekan nilai toleransi dan komitmen membangun NKRI.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung reintegrasi melalui pendekatan pembinaan berkelanjutan. Sebagai bentuk penghargaan, Densus 88 menyerahkan plakat kepada Wakil Gubernur Jabar atas dukungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Mobil Pengantar Makanan Gratis Terobos Pagar SD di Cilincing, 22 Siswa dan Guru Terluka
Artikel Terkait
Makanan Sering Lengket di Wajan? Ini 5 Solusi Ampuh & Cara Belanja Wajan Anti-Lengket Terbaik!
Ketegangan di Masyarakat: Warga yang Pro Pemotongan BLT Berunjuk Rasa, Kasus Butuh Penjelasan
Ketegangan Meningkat: Warga Pro Pemerataan BLT Geruduk Pihak yang Menolak Kebijakan Desa
Jenazah 22 Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan, Keluarga Runtuh dalam Duka
Dramatis di Injury Time, Persib Bandung Kalahkan Bangkok United dan Lolos ke 16 Besar ACL 2
Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Dedi Mulyadi: 'Daerah Resapan Air Tidak Boleh Dibangun'
7 Trik Pendidikan Ala Islam: Menumbuhkan Adab Sebelum Ilmu di Era Digital
Liburan Jadi Bernilai: Cara Mengisi Waktu dengan Positif dan Islami
Mobil Pengantar Makanan Gratis Terobos Pagar SD di Cilincing, 22 Siswa dan Guru Terluka
Rupiah Menguat di Tengah Pelemahan IHSG: Pasar Respons Keputusan Fed dan Antisipasi Risiko Domestik