Ketegangan Meningkat: Warga Pro Pemerataan BLT Geruduk Pihak yang Menolak Kebijakan Desa

PROJABAR.COM - Bandung Barat, 10 Desember 2025 - Suasana desa mendadak memanas setelah sekelompok warga yang mendukung program pemerataan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendatangi pihak yang menolak kebijakan tersebut. Kericuhan sempat terjadi di lapangan, menyebabkan kondisi tidak kondusif di beberapa RW.
Baca Juga: Ketegangan di Masyarakat: Warga yang Pro Pemotongan BLT Berunjuk Rasa, Kasus Butuh Penjelasan

Aksi ini dipicu oleh beredarnya sebuah postingan anonim di media sosial yang berisi kritik keras terhadap pemerintah desa, khususnya terkait dugaan pemotongan BLT sebesar Rp700.000 dari nominal Rp900.000 yang disebut dialihkan untuk program pemerataan. Unggahan tak bernama itu dinilai sebagian warga sebagai bentuk pencemaran nama baik pemerintah desa dan kader yang selama ini mengelola bantuan.

Warga pro-pemerataan merasa geram karena unggahan tersebut dianggap memprovokasi masyarakat dan memecah belah lingkungan. Mereka menilai program pemerataan merupakan upaya membantu lebih banyak warga, dan kritik yang tidak jelas sumbernya dapat menghambat pelaksanaannya.

Saat Mediasi, Pihak Kontra(Kerudung Putih) dan Kepolisian (mcbsa, Projabar.com)

Kericuhan sempat terjadi ketika massa dari tiga RW mendatangi rumah salah satu warga yang disinyalir tidak sejalan dengan kebijakan desa. Beberapa warga lain mencoba menenangkan situasi, namun gesekan verbal tak terhindarkan sebelum akhirnya dilerai oleh tokoh masyarakat.

Akibat keributan tersebut, suasana desa menjadi tegang. Banyak warga mengaku resah karena perbedaan pendapat berubah menjadi aksi massa yang memicu ketakutan, terutama setelah munculnya postingan anonim yang dinilai menghasut dan memperburuk situasi.

Tokoh masyarakat setempat meminta semua pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah terbuka agar polemik tidak semakin meluas. Mereka menegaskan bahwa baik pendukung maupun penolak program pemerataan BLT memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bantuan yang diterima warga benar-benar tepat dan adil.

Hingga saat ini, pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait postingan anonim maupun kericuhan yang terjadi. Warga berharap klarifikasi segera diberikan untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kondisi desa ke arah yang lebih kondusif.
Baca Juga: Kontroversi Pemotongan BLT: Ketika Ideologi Pancasila ‘Keadilan Sosial’ Dipakai Sebagai Dalih