Serapan Angrendah hingga Polemik Belanja Alat Makan, Badan Gizi Nasional Disorot

Dari sisi kelembagaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai BGN sebagai penyelenggara masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur yang mapan. “Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga menolak jika BGN diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi laik higienis dan sanitasi SPPG. “Untuk sertifikasi jangan BGN, tapi oleh lembaga yang bapak bentuk yang isinya adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan, itu yang akan menjadi kontrol,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi IX, Rabu (1/10/2025).

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak agar regulasi MBG segera disahkan. Ia menilai kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.

Penutup

Meskipun program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, berbagai sorotan tajam terhadap tata kelola anggaran dan pelaksanaan teknis menunjukkan bahwa BGN masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat. Publik menunggu langkah konkret perbaikan dari lembaga ini, baik dari sisi transparansi keuangan maupun peningkatan kualitas layanan di lapangan.
Baca Juga: Tahun 2025, Capaian Literasi Indonesia: Angka Melek Huruf 97,10 Persen tapi 75 Persen Siswa Belum Cakap Membaca