Kritik: Logika Konyol Seorang Pemimpin yang Anti-Kritik

PROJABAR.COM - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku "heran" dengan pihak-pihak yang berani mengkritik pembangunan jembatan tetapi tidak ikut membangunnya adalah bentuk pembodohan publik yang sistematis sekaligus upaya membungkam suara-suara kritis dengan dalih "gotong royong".
Baca Juga: Prabowo Sindir Keras Pengkritik: Duduk Tak Mau Kerja, tapi Banyak Komentar

Dalam taklimatnya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026), Prabowo dengan analogi sederhananya menyamakan para pengkritik dengan orang-orang yang "duduk, nonton, atau apa" sementara pemerintah bekerja membangun jembatan untuk rakyat. Ironisnya, ia mengaku "rela dinilai bodoh" asalkan pembangunan terlaksana. Namun di balik retorika "merakyat" itu, tersembunyi logika berbahaya siapa yang tidak ikut bekerja, tidak berhak bersuara.

Lantas, mari kita bedah kebohongan demi kebohongan dalam narasi "bangun jembatan" ini.

Fakta 1: Kritik Adalah Hak Konstitusional, Bukan "Iri Hati"

Prabowo menyebut para pengkritik sebagai manifestasi "bibit-bibit dengki, iri, sirik, kebencian, dendam, sakit hati". Ia bahkan mengaitkan fenomena ini dengan penjajahan bangsa asing, seolah-olah mereka yang berani mengkritik kebijakannya adalah "pengkhianat" yang mempermudah bangsa asing menjajah Indonesia kembali.

Ini adalah logika kriminalisasi opini publik yang berbahaya. Dalam negara demokrasi modern, kritik publik bukanlah gangguan stabilitas, melainkan syarat utama akuntabilitas dan mekanisme koreksi kebijakan. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel "Alergi Kritik dan Bahaya Demokrasi Prosedural" di Kompas, respons defensif terhadap kritik kebijakan mengindikasikan demokrasi yang mulai sensitif terhadap dissent.

Bahkan lembaga seperti YLBHI mencatat bahwa di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, telah terjadi "gejala nyata pemerintahan otoritarian dan militeristik" dengan data yang menunjukkan situasi ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan meluas.

Mengapa seorang presiden begitu alergi terhadap kritik? Karena kritik mengungkap ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan tidak boleh ada dalam narasi "pembangunan" yang sedang ia bangun. Padahal, kritik yang paling tajam sekalipun adalah napas demokrasi. Tanpa kritik, kebijakan akan berjalan tanpa koreksi, tanpa transparansi, dan tanpa akuntabilitas resep sempurna menuju negara otoriter.

Fakta 2: Sebelum Bicara Jembatan, Bereskan Dulu "Jembatan Anggaran" yang Bocor

Prabowo ingin rakyat percaya bahwa pembangunan jembatan adalah wujud pengabdiannya. Namun data di lapangan membuktikan sebaliknya: proyek infrastruktur di Indonesia selama ini menjadi sarang korupsi terbesar.

• Menteri PU Dody Hanggodo sendiri mengakui adanya kebocoran anggaran hingga lebih dari 40% di Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung akibat praktik korupsi.

• Indonesia mencatat Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) di atas 6 angka yang menunjukkan investasi infrastruktur sangat tidak efisien, alias banyak uang rakyat yang menguap tanpa hasil optimal.

• Research Universitas Gadjah Mada 2025 menunjukkan 73% proyek infrastruktur di Indonesia mengalami pembengkakan anggaran, rata-rata 25-40% dari RAB awal.

• Indonesia Corruption Watch (ICW) 2025 melaporkan Indonesia kehilangan Rp 188 triliun per tahun karena korupsi uang yang bisa membangun 500 rumah sakit atau 5.000 sekolah baru.

• Indonesia masih stuck di peringkat 110 dari 180 negara dalam Corruption Perception Index Transparency International 2025.

• ICW juga mengungkap 24 dugaan korupsi di proyek IKN dengan kerugian negara mencapai Rp 8,57 triliun.

• Baru-baru ini, proyek PLTU 1 Kalimantan Barat merugikan negara hingga Rp 1,35 triliun akibat korupsi.