SKB Dua Menteri dan Rumah Ibadah: Kebijakan Kerukunan yang Mengorbankan Minoritas

PROJABAR.COM - Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara majemuk. Namun kemajemukan itu diuji justru di titik paling dasar hak mendirikan dan menggunakan rumah ibadah. Di sinilah SKB Dua Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bekerja, bukan sebagai jembatan kerukunan, tetapi sebagai mekanisme kontrol mayoritas.

Tulisan ini berdiri sendiri sebagai telaah kebijakan, bukan opini moral. Fokusnya satu bagaimana SKB Dua Menteri beroperasi di lapangan hingga paling lambat 2023, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan.
Baca Juga: Agama di Ruang Publik: Telaah Sosiologis atas Kekuasaan, Kota, dan Kemajemukan

SKB Dua Menteri: Netral di Atas Kertas

Secara formal, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur pendirian rumah ibadah dengan tujuan menjaga ketertiban dan kerukunan. Di dalamnya terdapat syarat administratif seperti jumlah pengguna, dukungan warga sekitar, serta rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Masalahnya bukan pada keberadaan aturan, melainkan pada logika mayoritarianisme yang dilembagakan. Hak beribadah tidak lagi melekat pada warga negara, tetapi bergantung pada persetujuan sosial lingkungan.

Dalam wilayah dengan komposisi agama homogen, aturan ini nyaris tak terasa. Namun di wilayah dengan minoritas agama yang jelas, syarat yang sama berubah menjadi alat veto sosial.

Kasus Nyata: Penolakan yang Berulang

Hingga 2023, pola yang sama terus muncul di berbagai daerah.

Di Jawa Barat, sejumlah gereja yang telah digunakan bertahun-tahun tetap dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat dukungan warga. Di Sumatra Utara, rumah ibadah yang sudah berdiri mendapat penolakan setelah tekanan kelompok lokal meningkat. Di Sulawesi Selatan, konflik serupa muncul dengan dalih menjaga ketertiban masyarakat.

Yang menarik, pemerintah daerah hampir selalu menggunakan narasi yang sama kami terikat prosedur. Aparat tidak melarang secara eksplisit, tetapi juga tidak melindungi secara aktif. Tekanan massa dibiarkan bekerja, lalu dibingkai sebagai masalah sosial.

Di titik ini, negara tampak hadir, tetapi sebenarnya menghindari tanggung jawab konstitusionalnya.

Negara yang Mengelola, Bukan Melindungi

SKB Dua Menteri memungkinkan negara memindahkan konflik dari ranah hukum ke ranah sosial. Ketika penolakan terjadi, negara tidak tampil sebagai penegak hak, melainkan sebagai mediator netral antara pihak yang tidak setara.

Ini bukan kegagalan implementasi. Ini adalah desain kebijakan yang sadar risiko. Negara menjaga stabilitas tanpa harus berhadapan langsung dengan mayoritas lokal.

Kerukunan, dalam kerangka ini, tidak berarti kesetaraan, melainkan ketiadaan kegaduhan.

Siapa yang Diuntungkan

Pihak yang paling diuntungkan adalah kelompok mayoritas lokal. Mereka memiliki kuasa menentukan boleh tidaknya rumah ibadah berdiri tanpa harus menanggung konsekuensi hukum.

Elit politik daerah juga diuntungkan. Dengan berlindung di balik SKB, mereka dapat menjaga elektabilitas dan stabilitas tanpa harus mengambil posisi yang berisiko.

Birokrasi terlindungi oleh prosedur. Keputusan diskriminatif dapat dikemas sebagai kepatuhan aturan, bukan pelanggaran hak.