Serapan Angrendah hingga Polemik Belanja Alat Makan, Badan Gizi Nasional Disorot

PROJABAR.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi sorotan tajam publik sepanjang periode 2025 hingga 2026. Kritik mengalir tidak hanya karena rendahnya serapan anggaran tahun pertama program, tetapi juga karena berbagai kebijakan belanja yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi membebani keuangan negara.
Baca Juga: Menilik Belanja Badan Gizi Nasional 2025-2026: Dari Rp71 Triliun hingga Rencana Rp268 Triliun di Tengah Tantangan Serapan

Serapan Anggaran 2025 Tersendat

Kinerja keuangan BGN sepanjang 2025 mencatatkan fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per 30 September 2025, realisasi belanja BGN baru mencapai Rp19,7 triliun. Angka ini hanya sekitar 16,9 persen dari total pagu anggaran lembaga tersebut yang mencapai Rp116,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara khusus menyoroti hal ini dalam Taklimat Media APBN KiTa, menempatkan BGN sebagai kementerian/lembaga dengan serapan paling rendah di antara seluruh K/L lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan BGN per 11 November 2025 tercatat sebesar Rp43,47 triliun. Angka tersebut baru setara dengan 61,23 persen dari pagu anggaran belanja MBG yang senilai Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya semula menargetkan serapan dapat mencapai Rp76 triliun hingga akhir Desember 2025.

Rendahnya serapan ini menjadi perhatian serius karena BGN mengemban program strategis nasional untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Anggaran 2026 Membengkak, Pengadaan Barang Disorot

Memasuki tahun 2026, pagu anggaran BGN justru melonjak drastis. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun.

Dari jumlah tersebut, 95,4 persen atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Kenaikan anggaran yang signifikan ini langsung memicu gelombang kritik, terutama terkait rincian belanja yang dinilai tidak prioritas. Perhatian publik tertuju pada isu pengadaan barang seperti laptop, alat makan, hingga perlengkapan lain yang disebut-sebut menyerap anggaran hingga Rp4 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran pengadaan mencapai Rp4 triliun sama sekali tidak benar. “Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan,” ujar Dadan, Senin (13/4/2026).

Dadan merinci, sepanjang 2025 pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya sekitar 5.000 unit, jauh dari isu 32.000 unit yang beredar. Sementara untuk alat makan, pagu anggaran yang disiapkan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Pengadaan alat dapur juga dianggarkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi Rp245,81 miliar. Dadan bersikeras bahwa tidak ada pemborosan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Insentif SPPG: Rp6 Juta Per Hari Dinilai Boros

Kritik paling tajam justru muncul dari kebijakan pemberian insentif bagi SPPG. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik keras keputusan BGN yang akan memberikan insentif Rp6 juta per hari bagi setiap SPPG.

Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mengungkapkan bahwa dengan skema tersebut, total kebutuhan anggaran komponen insentif mencapai Rp33,12 triliun per tahun. Angka ini akan melonjak lagi jika penerima manfaat mencapai 82 juta orang dari 32.000 SPPG.

“Angka Rp33,12 triliun ini setara dengan pembiayaan satu kementerian pendidikan selama satu tahun penuh, yang mencakup gaji pegawai, program nasional, serta berbagai bantuan operasional pendidikan,” tegas Fahriza dalam siaran pers, Senin (13/4/2026).

FSGI juga menyoroti biaya peluang (opportunity cost) dari anggaran tersebut. Dana Rp33,12 triliun dapat digunakan untuk membiayai sekitar 2,2 juta mahasiswa melalui program KIP Kuliah, atau untuk kesejahteraan sekitar 1 juta guru selama satu tahun penuh.

Kritik dari Berbagai Pihak

Selain masalah anggaran, BGN juga terus menerima kritik dari berbagai kalangan terkait aspek teknis dan kelembagaan. Guru Besar Ilmu Keamanan Pangan Universitas Brawijaya, Prof. Erryana Martati, menyampaikan kritik tajam menyusul laporan bahwa hingga 30 September 2025, sebanyak 6.457 orang mengalami keracunan akibat menu MBG.

Prof. Erryana menilai lembaga yang memiliki mandat besar dalam pemenuhan gizi nasional tersebut justru diisi oleh pejabat yang tidak memiliki keahlian di bidang gizi maupun keamanan pangan. “Petinggi BGN saat ini bukan berasal dari disiplin ilmu gizi maupun keamanan pangan, sehingga wajar jika program ini bermasalah dalam implementasi,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).