Menilik Belanja Badan Gizi Nasional 2025-2026: Dari Rp71 Triliun hingga Rencana Rp268 Triliun di Tengah Tantangan Serapan

PROJABAR.COM - Belanja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang 2025-2026 mencatatkan lonjakan signifikan, dari alokasi awal Rp71 triliun di 2025 menjadi pagu indikatif sebesar Rp268 triliun untuk 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, yang berfokus pada Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadapi tantangan serius dalam penyerapan anggaran dan pengawasan tata kelola.
Baca Juga: Tahun 2025, Capaian Literasi Indonesia: Angka Melek Huruf 97,10 Persen tapi 75 Persen Siswa Belum Cakap Membaca

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, BGN memperoleh alokasi Rp71 triliun untuk menjalankan program MBG. Anggaran ini mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga. Namun, realisasi serapan anggaran MBG hingga akhir November 2025 baru mencapai 58,2 persen atau Rp41,3 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menargetkan serapan mencapai Rp76 triliun pada akhir tahun.

Rendahnya serapan anggaran ini disorot Kementerian Keuangan. Per 30 September 2025, BGN menjadi lembaga dengan realisasi belanja terendah, hanya 16,9 persen dari outlook Rp116,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti BGN sebagai salah satu K/L dengan penyerapan di bawah 50 persen.

Memasuki 2026, pagu anggaran BGN melonjak drastis. Dalam pembahasan bersama DPR, disepakati pagu sebesar Rp268 triliun, naik dari pagu indikatif awal Rp217 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan tambahan anggaran ini untuk belanja barang, terutama intervensi penerima manfaat. "Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat," kata Dadan.

Meski pagu resmi Rp268 triliun, rencana alokasi program MBG pada 2026 sempat menyentuh angka Rp335 triliun. Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menyebut ada kesenjangan Rp67 triliun antara pagu dan kebutuhan riil. "Ada gap Rp67 triliun yang harus segera dicarikan solusinya," tegasnya.

Sumber anggaran BGN 2026 berasal dari tiga fungsi utama: alokasi pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen).

Polemik muncul terkait pengadaan barang. Anggaran tablet BGN Rp508,4 miliar disorot karena harga di e-katalog INAPROC (Rp17,93 juta/unit) dua kali lipat dari harga pasar (Rp9-Rp12 juta). Kepala BGN Dadan Hindayana membantah isu anggaran laptop dan alat makan Rp4 triliun. Ia menyebut pengadaan laptop hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.

DPR meminta transparansi penuh. Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, "Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya."

Ke depan, BGN dan pemerintah berupaya memperbaiki penyerapan anggaran 2026. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti optimistis, "tahun depan pasti secara administrasi dan handling-nya kita sudah tambah ahli, kecepatan untuk pencairan akan semakin baik."
Baca Juga: Pagar Seng Pemisah Ruang Belajar, 456 Siswa SDN Bunisari Bandung Barat Jadi Korban Sengketa Lahan