Gen Z Jabar di Persimpangan: Antara Dominasi Populasi dan Tekanan Finansial, KDM Imbau Tunda Pesta Demi Miliki Rumah

PROJABAR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap pola konsumsi Generasi Z yang dinilai kerap mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang demi gengsi sesaat.

Menurutnya, prioritas finansial Gen Z harus bergeser dari konsumsi seremonial menuju kepemilikan aset produktif, terutama hunian.

Pernyataan ini disampaikan menyusul tren rendahnya kepemilikan rumah di kalangan anak muda di tengah bonus demografi yang dimiliki Jawa Barat.
Baca Juga: Potret Gen Z Jawa Barat 2026: Digital Native yang Melek Investasi, Kreatif, namun Rentan Gangguan Mental

Berdasarkan proyeksi terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, total penduduk provinsi ini mencapai sekitar 50,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Generasi Z dan Milenial mendominasi dengan porsi sekitar 53 persen, di mana Generasi Z sendiri menyumbang 26,86 persen dari total populasi.

“Filosofi Sunda mengajarkan imah kudu pageuh, beuteung kudu seubeuh (rumah harus kokoh, perut harus kenyang). Ini merupakan penegasan bahwa rumah adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar,” tegas Dedi Mulyadi di Kabupaten Bandung, dikutip Rabu (15/4/2026).

KDM menyoroti fenomena sosial di mana pasangan muda kerap terjebak dalam beban finansial akibat pesta pernikahan mewah yang dibiayai melalui pinjaman informal.

Ia berencana mengeluarkan surat edaran agar masyarakat Jawa Barat tidak memaksakan diri membuat pesta pernikahan mewah jika tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, serta mengimbau pasangan muda untuk menikah di KUA saja.

“Daripada dana tersebut habis untuk pesta yang hanya berlangsung semalam, jauh lebih bijaksana jika dialokasikan sebagai uang muka perumahan. Menjadi raja semalam di pelaminan tidak sebanding dengan kepastian memiliki tempat berteduh selamanya,” tuturnya.

Dalam arahannya, KDM juga menyebutkan dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan rumah vertikal di berbagai wilayah seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga kawasan industri di Bandung.

Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat perumahan dengan anggaran Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi suplai dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.

Beban Psikologis dan Kesiapan Mental

Selain tekanan ekonomi, Gubernur menyoroti kompleksitas permasalahan kesehatan mental yang melanda pelajar Gen Z di Jawa Barat. KDM mengungkapkan rencana menempatkan psikolog di setiap sekolah jenjang SMP dan SMA untuk mengantisipasi kenakalan remaja, depresi, hingga mencegah tragedi yang tak diinginkan.

“Saya khawatir peristiwa seperti ini terjadi di sekolah lain. Kami sedang menyiapkan evaluasi menyeluruh, salah satunya mendatangkan psikolog ke sekolah-sekolah,” ujar KDM merujuk pada kasus perundungan yang diduga berujung pada tindakan bunuh diri seorang siswa di SMAN 6 Garut.

Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi telah menyiapkan 200 psikolog untuk diperbantukan di sekolah-sekolah. KDM menegaskan bahwa guru Bimbingan Konseling tidak cukup menangani masalah ini karena tidak memiliki pelatihan khusus di bidang psikologi klinis.

Menurut KDM, pengaruh derasnya arus informasi digital, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan mengonsumsi makanan instan, serta minimnya interaksi dengan orang tua menjadi faktor yang memengaruhi kesehatan mental dan moral siswa.

“Kalau dulu ancaman itu radikalisme, sekarang ancamannya adalah virus yang menyebar lewat jaringan digital mulai dari tontonan kekerasan, tawuran, sampai pelecehan,” katanya.
Baca Juga: Bonus Demografi di Persimpangan: 26,86% Penduduk Jabar Gen Z, Tapi 40% Lebih Masih Menganggur