PROJABAR.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi sekitar 40.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di seluruh Jawa Barat tahun 2026 ini.
Baca Juga: Tiga Regulasi Turunan SPMB 2026/2027 Disosialisasikan di Tegalwaru, Jalur Prestasi Kini Pakai Akumulasi Rapor dan TKA
Program ini mengusung konsep efisiensi melalui mekanisme “tender rakyat” yang langsung melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Kamis (16/4/2026), menyebut Jabar menjadi provinsi dengan alokasi terbesar dari total target nasional sebanyak 400.000 unit tahun ini.
“Melalui tender rakyat, kelompok penerima manfaat mengundang tiga toko bangunan terdekat untuk berkompetisi memberikan harga material paling kompetitif,” ujar Dedi Mulyadi.
Program ini dimulai dengan renovasi 10 unit rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut setiap unit mendapatkan alokasi Rp20 juta yang terdiri dari komponen bahan bangunan dan upah tukang.
Di Desa Banyusari, efisiensi terlihat nyata. Dari pagu anggaran Rp175 juta untuk material 10 rumah, UMKM pemenang sanggup memenuhi kebutuhan hanya dengan Rp164 juta.
Sisa anggaran hasil penghematan tersebut dikembalikan kepada warga untuk menambah kualitas bangunan.
Maruarar menilai model ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput.
“Program bedah rumah ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.
Dari sisi sektor hulu, program “gentingnisasi” yang didorong pemerintah pusat diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga puluhan miliar rupiah di Jawa Barat.
Dari kebutuhan sekitar 40.000 unit rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026, diperkirakan dibutuhkan sekitar 12 juta keping genting.
Jika menggunakan produk lokal dengan harga rata-rata Rp2.300 per keping, potensi perputaran uang mencapai sekitar Rp27,6 miliar bagi pelaku UMKM genting.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau langsung pabrik genting di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/4/2026).
Kunjungan itu dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady.