APBN Defisit Rp240,1 Triliun per Maret 2026, Menkeu Purbaya: Jangan Kaget, Ini Sudah Desain Awal

PROJABAR.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena belanja negara yang melonjak lebih tinggi dibandingkan pendapatan.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat Sepekan ke Depan, Warga Jabar Diminta Waspada

Purbaya menyampaikan laporan ini dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.

“Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, APBN didesain defisit karena belanja negara sengaja dibuat merata sepanjang tahun. Ia menilai hal ini merupakan kondisi normal dalam pengelolaan fiskal.

Hingga akhir Maret 2026, pemerintah mencatat belanja negara naik 31,4 persen secara tahunan (year-on-year) ke level Rp815 triliun. Adapun pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen secara tahunan.

“Belanja negara lebih cepat tumbuh tinggi 31,4 persen yoy, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya 1,4 persen yoy. Karena memang kita maunya begitu, kita ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun,” jelas Purbaya dalam keterangan yang dilansir detikFinance.

Jika dirinci, pendapatan negara pada kuartal I 2026 berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp462,7 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp394,8 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp100 miliar.

Adapun belanja negara sebesar Rp815 triliun didominasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.

Pemerintah menilai percepatan belanja di awal tahun ini merupakan strategi agar dampak ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat. “Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ke ekonomi juga lebih bagus,” kata Purbaya seperti dikutip detikFinance.

Secara historis, postur APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR pada September 2025 menargetkan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB, dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus memonitor perkembangan belanja dan pendapatan sepanjang tahun. “Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan akan mengevaluasi belanja kementerian/lembaga yang dinilai tidak tepat sasaran. “Saya akan lihat kalau belanja yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh nanti kita kasih peringatan ke KL terkait dan kalau diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini gak saya bayar,” tegas Purbaya dalam konferensi pers.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Cukup Bawa STNK, KTP Pemilik Pertama Tak Lagi Diperlukan