Ahli Ekonomi Bongkar Celah RAPBN Prabowo: MBG Masih Sebabkan Keracunan, Data Pengangguran Tidak Sesuai Dilapanagan

PROJABAR.COM – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian RAPBN 2026, Jumat (15 Agustus 2025), kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang digadang sebagai “investasi terbaik bangsa” itu diklaim berhasil meningkatkan prestasi siswa, menciptakan 290 ribu lapangan kerja, hingga menggerakkan ekonomi desa.

Baca Juga: Tragedi Makan Bergizi di Sragen: Ratusan Siswa dan Guru Tersungkur Usai Santap Menu Gratis

Namun di balik pujian dan angka-angka besar yang dipamerkan, gelombang kritik dan fakta pahit di lapangan justru tak bisa dipungkiri adanya realita dari ratusan anak yang jatuh sakit karena keracunan makanan MBG hanya dalam hitungan hari.

Prabowo menyebut MBG telah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan 5.800 dapur gizi tersebar di 38 provinsi. Anggaran Rp335 triliun pun digelontorkan pada 2026 untuk memperluas cakupan program ini.

“MBG adalah fondasi untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan produktif. PBB bahkan menyebut program seperti ini sebagai investasi terbaik sebuah bangsa,” ucap Prabowo di Kompleks DPR/MPR RI.

Namun di tengah pujian itu, rangkaian kasus keracunan massal terus menghantui. Hanya dalam pekan ini, dua kasus besar mencuat.

Sebanyak 365 siswa di Sragen harus dilarikan ke rumah sakit usai menyantap nasi kuning, telur suwir, timun, apel, dan susu dari paket MBG.

Sehari berselang, 212 siswa di Sleman ikut tumbang dengan gejala serupa. Hingga kini, puluhan anak masih dirawat intensif.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, bahkan turun langsung memastikan pemerintah daerah menanggung penuh biaya perawatan korban.

“Yang utama sekarang adalah keselamatan anak-anak. Mereka harus segera pulih. Setelah itu, mitra penyedia MBG akan dievaluasi total,” tegasnya.

Disisi lain, para pakar menyoroti lemahnya sistem pengawasan. Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menilai kasus berulang ini mencerminkan “ketidakberesan” dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi.

“Program sudah berjalan tujuh bulan, tapi masalahnya selalu sama. Pemerintah pusat hanya mau mendengar kabar baik, sementara laporan lapangan sering diabaikan. Ini sangat berbahaya,” katanya.

Baca Juga: Polemik Makan Bergizi Gratis, Antara Janji Politik dan Realitas Anggaran: Kok Jadi Begini? Gimana Dong!
Masalah yang membayangi MBG tak berhenti di kasus keracunan. Dugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar di Kalibata hingga distribusi makanan mentah dan snack di Tangerang Selatan menunjukkan adanya kebocoran dan penyimpangan dalam implementasi.