Pemerintah Janjikan Sistem Baru MBG Lebih Transparan, Publik Bisa Ikut Mengawasi

PROJABAR.COM – Pemerintah berjanji terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menyebut sistem MBG kini tengah diperbarui secara menyeluruh untuk meningkatkan transparansi.
Baca Juga: Sistem Penyaluran Berkendala dan Makanan Tak Layak Konsumsi, Ratusan Siswa SMAN Jatinangor Tolak MBG 3 Hari Berturut-turut

Menurutnya, pemerintah menyadari skala program ini sangat besar dan menyangkut kebutuhan jutaan anak serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

Karena itu, mekanisme distribusi, pencatatan data penerima manfaat, hingga keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperkuat agar publik bisa mengakses informasi dengan lebih mudah.

“Dengan sistem yang terus diperbarui dan diperkuat, data penerima manfaat dan keberadaan SPPG akan semakin transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari bahwa penyempurnaan harus dilakukan agar sistem dapat diakses dan dilihat sebanyak mungkin masyarakat,” kata Noudhy dalam pernyataannya, Jumat (15 Agustus 2025).

Ia menjelaskan, pembaruan sistem ini meliputi penyederhanaan akses data digital, peningkatan keamanan distribusi, dan pembenahan saluran pelaporan.

Harapannya, masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga bisa aktif melaporkan jika menemukan masalah di lapangan, seperti keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang diragukan, atau potensi penyalahgunaan dana.

Noudhy menekankan bahwa prinsip transparansi menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan program yang sudah menyentuh 20 juta penerima manfaat melalui 5.800 unit SPPG di seluruh Tanah Air.

“Ini adalah bentuk komitmen transparansi publik yang kami kedepankan agar seluruh masyarakat dapat ikut serta memantau dan memperhatikan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan setiap insiden yang terjadi akan ditindaklanjuti secara cepat. Badan Gizi Nasional, Badan POM, hingga Kantor Komunikasi Kepresidenan disebut selalu terjun langsung ke lapangan jika ada kasus, seperti keracunan massal yang sempat muncul di beberapa daerah.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah yakin dengan sistem yang semakin terbuka, masyarakat bisa ikut menjaga program ini agar berjalan sesuai tujuan.

Baca Juga: 365 Orang di Sragen Tumbang Usai Santap Makanan Program MBG, Kisruh Paling Mengkhawatirkan Sejak Awal 2025
Transparansi dinilai penting bukan hanya untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan anggaran besar yang dialokasikan Rp171 triliun pada 2025 benar-benar digunakan tepat sasaran.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap MBG dikenal sebagai program bantuan pangan yang membersamai gerakan melibatkan partisipasi rakyat dalam mengawasi dan memastikan kualitas gizi generasi muda Indonesia.***