PROJABAR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu, 15 April 2026.
Baca Juga: Mengurai Potret Mahasiswa Jawa Barat 2025: Jumlah Membeludak, tapi Sarjana Masih Rentan Menganggur
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hasilnya, disepakati serangkaian kebijakan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi memaparkan bahwa sektor pendidikan akan difokuskan pada dua kebijakan utama. Pertama, pembangunan ruang kelas baru (RKB) secara masif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah.
Kedua, pemberian subsidi pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. "Kami akan membangun ruang kelas baru serta memberikan subsidi khusus bagi masyarakat miskin agar mereka bisa bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta," ujar Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini sejalan dengan target ambisius Pemprov Jabar untuk memastikan seluruh warganya dapat menuntaskan pendidikan minimal hingga jenjang SMA/SMK. Guna mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dalam APBD 2026.
Angka ini merupakan bagian dari alokasi pendidikan yang direncanakan mencapai sekitar Rp10 triliun, atau lebih dari 35 persen total APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp30,459 triliun.
Di sektor kesehatan, gebrakan signifikan juga diumumkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota menyepakati kebijakan untuk menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Barusan ditandatangani juga, soal kesehatan ada mereka yang sudah terjamin lewat BPJS, ada mereka yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk dulu di ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot," tegas Dedi Mulyadi.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas dinamika pembiayaan kesehatan nasional dan bertujuan memastikan tidak ada warga yang terhambat akses pengobatan karena masalah biaya. Lebih lanjut, dalam APBD 2026, sektor kesehatan dialokasikan anggaran kurang lebih hampir Rp2,6 triliun, termasuk di dalamnya rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu untuk memperluas jangkauan layanan.
Selain pendidikan dan kesehatan, Musrenbang juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Pemprov Jabar mewajibkan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 7,5 persen dari APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mewujudkan konektivitas jalan yang merata hingga ke pelosok desa pada tahun 2029.
"Jadi 7,5 persen dari anggaran infrastruktur dari APBD itu bukan keinginan gubernur, tapi keinginan masyarakat. Tujuannya di 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa, tidak ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk," kata Dedi Mulyadi.
Fokus pembangunan infrastruktur ini tidak hanya pada akses jalan, tetapi juga mencakup perbaikan irigasi dan penyediaan sarana air bersih yang ramah lingkungan. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
"Desa-desa harus tetap mempertahankan keasliannya. Begitu juga wilayah pesisir dan pegunungan, semuanya harus tetap terjaga meski memiliki akses transportasi darat yang memadai," tegasnya.
Musrenbang Jabar 2026 ini menjadi langkah konkret pemerintah provinsi dalam menerjemahkan visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah daerah, diharapkan seluruh program prioritas ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: Harga BBM Non Subsidi Melesat Naik, Dexlite Tembus Rp24.150 per Liter, Pertamina: Ikuti Mekanisme Pasar