Chatbot AI Dinilai Tak Netral, Jaksa Missouri Ancam Gugat Google, Microsoft, hingga OpenAI

PROJABAR.COM – Jaksa Agung negara bagian Missouri, Andrew Bailey, melontarkan ancaman akan membawa sejumlah perusahaan teknologi raksasa ke jalur hukum. Ia menuding Microsoft, Google, OpenAI, dan Meta telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) mereka secara menyesatkan.

Bailey secara spesifik menyoroti sejumlah chatbot seperti Gemini, Copilot, ChatGPT, dan Meta AI. Ia menilai platform-platform ini memberikan respons yang berpihak dalam isu politik, khususnya saat membahas mantan Presiden AS, Donald Trump.

Menurut Bailey, beberapa chatbot menyampaikan informasi yang dianggap mengabaikan fakta sejarah dan cenderung mendiskreditkan Trump, terutama dalam konteks topik sensitif seperti antisemitisme.

Baca Juga: Dituduh Setan: Limbad Pernah Ditahan di Imigrasi Arab Saudi karena Penampilannya Dinilai Tak Lazim Saat Umrah

"Jawaban yang tidak berimbang ini menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa fakta sejarah yang objektif diabaikan demi mendukung narasi tertentu?" tulis Bailey dalam surat resmi yang dikutip dari The Verge pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Dalam surat tersebut, ia menyebut bahwa beberapa chatbot bahkan menempatkan Trump dalam daftar presiden terburuk AS ketika pengguna menanyakan peringkat lima presiden terbaik hingga terburuk. Ia mempertanyakan objektivitas penyusunan respons AI terhadap pertanyaan yang menurutnya seharusnya berdasarkan referensi sejarah.

Bailey pun menuntut agar perusahaan-perusahaan tersebut membuka akses terhadap dokumen internal. Ia ingin menggali lebih jauh mengenai bagaimana proses penyensoran, pemblokiran, atau algoritma penurunan peringkat diterapkan dalam sistem AI mereka.

Baca Juga: Pentingnya Keseimbangan Hidup di Era Digital

Ini bukan pertama kalinya Bailey mengambil langkah agresif terhadap perusahaan teknologi. Sebelumnya, ia sempat menggugat Media Matters karena menuduh platform X milik Elon Musk menayangkan iklan di konten berbau Nazi, meski gugatan tersebut akhirnya tidak berhasil.

Meski banyak pihak memandang langkah Bailey sebagai upaya bermuatan politis menjelang pemilu, isu soal akuntabilitas AI tetap menjadi sorotan dunia. Terlebih, semakin banyak publik yang khawatir terhadap potensi bias dalam teknologi yang digunakan secara luas untuk mencari informasi.***