PROJABAR.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menempatkan pemerataan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK sebagai prioritas tertinggi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Baca Juga: Tahun 2025, Capaian Literasi Indonesia: Angka Melek Huruf 97,10 Persen tapi 75 Persen Siswa Belum Cakap Membaca
Keputusan ini diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjamin seluruh warga Jawa Barat mampu menuntaskan pendidikan hingga tingkat menengah pertama.
“Prioritas tetap dong di layanan kebutuhan dasar, yaitu optimalisasi layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK dengan dua kebijakan,” ujar Dedi di hadapan peserta Musrenbang.
Dua kebijakan utama yang dimaksud adalah pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi khusus bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami akan membangun ruang kelas baru serta memberikan subsidi khusus bagi masyarakat miskin agar mereka bisa bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Langkah ini menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan Jawa Barat yang disiapkan untuk tahun 2027.
Selain pendidikan, prioritas lainnya meliputi peningkatan layanan kesehatan bagi warga miskin non-BPJS, percepatan infrastruktur dasar, pertumbuhan industri, serta keseimbangan pembangunan berbasis kearifan lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa anggaran bantuan pendidikan bagi sekolah swasta tetap tersedia.
“Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 Rp218 miliar,” ujar Herman.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan bahwa bantuan tersebut kini dialihkan menjadi beasiswa langsung bagi siswa kurang mampu, menggantikan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang sebelumnya diberikan kepada institusi sekolah.
“Waktu itu disepakati penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar untuk beasiswa operasional desil satu sampai empat. Setiap anak akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun,” jelas Untung.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendukung penuh kebijakan ini. Kepala Disdik Jabar Purwanto menyatakan bahwa program ini sejalan dengan upaya menciptakan generasi muda yang kompeten dan adaptif.
“Kegiatan ini akan mampu melahirkan calon pemimpin yang tangguh, sekaligus memiliki kepedulian sosial dan lingkungan,” tuturnya dalam keterangan tertulis kepada media.
Sementara itu, dari sisi capaian makro, Bappeda Jawa Barat mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat menunjukkan tren positif.